Print

Kegiatan 2014 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Written by Yanti Arief on . Posted in Dinas

Sosialisasi UU Kependudukan, Mendagri: Urus Dokumen Gratis

(sumber : Liputan6.com) Posted: 09/12/2013 01:30

Liputan6.com, Jakarta : Disahkannya UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang membuahkan perubahan UU tersebut baik dari aspek regulasi, program dan kegiatan sumber aparatur, serta pembiayaan dinilai perlu pehamanan lebih. Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi.

"Tujuannya untuk sosialiasi perubahan UU No 23 Tahun 2006 kepada pemerintah kabupaten/kota agar menyamakan pemahaman dan persepsi terhadap UU tersebut," kata Gamawan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kependudukan dan Pencaatat Sipil (Dukcapil) sekaligus Penandatanganan di Hotel Said Jaya, Jakarta, Minggu (8/12/2013).

Dijelaskan dia, substansi mendasar dalam perubahan UU tersebut mengandung nilai penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya masa berlaku KTP Elektronik (E-KTP), penggunaan data kependudukan Kemendagri, penerbitan akta pencatatan sipil, serta pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan.

"Semua tidak dipungut biaya, semua diberikan gratis, karena anggaran dari APBN" ujar dia.

Perubahan yang terjadi pada E-KTP, misalnya, jika semula berlaku 5 tahun, kini diubah menjadi seumur hidup. Sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP-elekronik itu. "Ini sebuah terobosan penting dan hemat biaya," ungkap dia.

Sedangkan penggunaan data Kependudukan Kemendagri, yang bersumber dari data kependudukan Kab/kota merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan dari alokasi anggaran termasuk untuk perhitungan Dana Alokasi Umum.

"Dalam konteks ini, kita tadi juga baru saja mengikuti bersama penandatanganan kerjasama pemanfatan NIK, data kependudukan dan E-KTP untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri," beber Gamawan.

Sedangkan penerbitan akta pencatatan sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa, lanjutnya, penting diubah menjadi penerbitan di tempat domisili kependudukan.

"Perubahan norma ini sangat memudahkan masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mengurus akta-akta pencatatan sipil di tempat terjadinya peristiwa tetapi cukup mengurus di domisilinya saja," terang Gumawan.

Mantan Bupati Solok, Sumatera Barat itu juga menegaskan untuk tidak memungut biaya bagi masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan.

"Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya penerbitan E-KTP, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, E-KTP, Akte Kelahiran, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, yang berlaku di seluruh pemerintahan kabupaten/kota," tegas dia.

Selain Rakernas sosialiasi UU itu, Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil, juga melakukan penandatangan perjanjian kerjasama antara Direktorat Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Sekjen Kementerian Kesehatan serta Sekretaris Utama BNP2TKI.

"Dengan penandatanganan 2 perjanjian kerjasama malam ini, sudah 22 kementerian/lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan Kemendagri untuk pemanfaatan data kependudukan tersebut," tandas Gamawan. (Don/Tnt)

Mendagri: KTP Lama Berlaku Sampai Akhir 2014

(sumber : Liputan6.com) Posted: 07/01/2014 22:41

Liputan6.com, Jakarta : Kementerian Dalam Negeri menyatakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama atau non-elektronik masih berlaku hingga akhir tahun 2014 ini karena masih ada sebagian penduduk yang datanya belum terekam.Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan dana pencetakan data penduduk dan yang masih akan melakukan rekam data pada 2014.

"Ini berangkat dari perubahan Undang-undang Adminduk (Nomor 24 Tahun 2013) yang mulai memberlakukan 1 Januari, tapi dananya baru akan masuk di APBN-Perubahan sementara orang yang ingin membuat KTP terus bertambah," kata Gamawan di Jakarta, Senin (7/1/2013).

Anggaran penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota, terkait pencetakan KTP elektronik, masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Tahun 2014. Sehingga pada awal 2014, sebelum APBN-P tersedia, pencetakan KTP elektronik di daerah belum bisa dilaksanakan.

Selain itu, Kemendagri juga mempertimbangkan adanya 19 juta dari 191 juta penduduk berpotensi memiliki KTP elektronik yang belum memungkinkan memperoleh fisik kartu hingga akhir 2013.

"Oleh karena itu, (pemberlakuan) itu dimaknai demi kepentingan masyarakat tersebut," tambahnya.

Gamawan menjelaskan, setiap tahunnya terdapat sekitar 4 juta warga yang memerlukan pembuatan KTP elektronik, sehingga Kemendagri belum bisa mencetak seluruhnya terutama bagi warga yang baru merekam data kependudukan.

Selain itu, masih terdapat pula 27 juta penduduk yang datanya belum terekam dalam jaringan (daring) atau online di Pusat, sehingga Kemendagri belum mencetak data penduduk tersebut.

"Yang 27 juta itu akan dicetak di daerah. Karena UU Adminduk (yang baru) sudah mengatakan begitu, tetapi uangnya belum ada," ujarnya.

Perpanjangan masa berlaku KTP lama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanpa Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. (Ant/Ali)

Print

Kegiatan 2014 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)

Written by Yanti Arief on . Posted in Dinas

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM MEMBUKA WORKSHOP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Asisten Administrasi Umum Setdakab Sinjai, Drs.H.Akmal MS mewakili Bupati membuka secara resmi Workshop Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Rabu (11/6). Dalam sambutannya membacakan sambutan Bupati Sinjai, ia menyampaikan bahwa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan sekarang ini berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berlaku sejak 1 Januari 2010. Berdasarkan hal tersebut secara otomatis semua perda pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dimiliki setiap Kabupaten/Kota di Indonesia tidak berlaku lagi, termasuk pula Perda Pajak dan Retribusi yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai. Atas perubahan UU tersebut, perbedaan yang paling mencolok pasca terbitnya UU No.28 Tahun 2009 adalah pada sistem pemungutannya yang bersifat close list yang artinya disini bahwa daerah tidak diperbolehkan memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Masih dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa untuk komponen Retribusi Jasa Umum terdapat beberapa jenis nomenklatur baru sebagai sumber PAD di kabupaten Sinjai, yiatu Retribusi Pelayanan Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sementara itu, Panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan maupun menyegarkan kembali pengetahuan aparatur pengelola pajak daerah dan retribusi daerah agar mampu memberikan pelayanan maksimal bagi wajib pajak dan wajib retribusi dalam pemenuhan kewajibannya serta bagi aparat pengurus barang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Narasumber pada acara ini dari Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov.Sulawesi Selatan dan Direktorat Jendral Pajak Wilayah Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara serta Pejabat Eselon II lingkup Pemkab Sinjai.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai H. Taiyeb A. Mappasere, SH Membuka Penyuluhan Pajak Daerah, Upt. Dispenda Provinsi Sul-Sel Wilayah Sinjai yang diselenggarakan di Hotel Sinjai, Jumat(20/6).

 

 

Print

Kegiatan 2014 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Written by Yanti Arief on . Posted in Dinas

Pameran dalam rangka hari Susu Nasional (HSN) ke 4 di anjungan Pantai Losari yg berlangsung tgl 31 /5 - 1/6 2014. Ikut pada pameran tersebut yaitu Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan, BBV maros, Balai Pembibitan Sapi Perah Batu Raden, DPKH Prop SulSel, DPKH Prop. SumSel , DPKH Kab. Sinjai, Dinas Peternakan Kab. Enrekang, Disnak Kab. Bantaeng dan para industri pengolahan susu seperti Anlene, SGM dll.

 

Print

Kegiatan 2014 Dinas Pertanian dan TPH

Written by Yanti Arief on . Posted in Dinas

PEMUTAHIRAN DATA ANGKA TETAP 2013 DAN ANGKA RAMALAN I 2014 STATISTIK TANAMAN PANGAN - DINAS PErTANIAN TPH PROVINSI SULSEL DAN BPS SULSEL, Makassar 12-22 Mei 2014

Planet Sinjai