Sabtu, 17 November 2018
Ciptakan Good Governance,  Kemenpan RB Evaluasi Pelaksanaan SAKIP

Ciptakan Good Governance, Kemenpan RB Evaluasi Pelaksanaan SAKIP

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) melakukan pertemuan terkait Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, tanggal 15-16 Oktober 2018 di Hotel Aryaduta Makassar.

Tujuan evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya yang dilakukan melalui tatap muka serta verifikasi.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Pertemuan ini dihadiri oleh Naptalina Sipayung, S.H.,M.A.P. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian PNRB, Tri Susilo, S.Sos.,M.M. Kabid Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, Pengawasan Kementerian/Lembaga Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian PNRB.

Peserta dalam pertemuan ini Provinsi Sulsel, Kabupaten Bone, Gowa, Sinjai, Bantaeng, Pinrang. Pangkep dan Maros.

Hadir dari Kabupaten Sinjai, Kepala Bappeda,Sekertaris Inspektorat, Kepala Kominfo dan Persandian, Kepala BPKAD, Kepala DPMPTSP, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas kesehatan, Kabag Organisasi, dan Kabag Hukum.

Agenda pertemuan hari ini meliputi entry meeting evaluasi pelaksanaan RB Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, dilanjutkan dengan diskusi progress pelaksanaan RB masing – masing SKPD Kabupaten Kota, Area Perubahan dan penyampaian data dukung.

Sementara itu Kepala Bappeda Sinjai, Drs. Andi Ilham Abubakar, MH mengatakan Implementasi Penyelenggaraan RB dan SAKIP ini sekiranya dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kab/kota dalam menjalankan program yang sudah terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja.

Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.

Menurut Perpres 29/2014, SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.(Ardy)

Komentar Facebook

About Aan