Sabtu, 29 April 2017
Menelusuri Hari Jadi Sinjai Dalam Mitos dan Fakta Sejarah

Menelusuri Hari Jadi Sinjai Dalam Mitos dan Fakta Sejarah

Seminar menelusuri hari jadi Sinjai berlangsung di ibukota kabupaten itu, pada 2-3 Pebruari 1994. Rumusan seminar kemudian menentukan tanggal 27 Pebruari 1564 sebagai hari jadi Kabupaten Sinjai. Penentuan tanggal, bulan dan tahun tersebut melewati perdebatan panjang antara pembawa makalah dan peserta seminar. Penemuan hari jadi bagi masyarakat Sinjai mungkin menjadi spirit dan menyatukan langkah dalam pembangunan. Wartawan Harian Pedoman Rakyat,  Moh Yahya Mustafa dan Koresponden Sinjai M. Adil ikut dalam seminar itu. Rumusan hasil seminar ditambah bahan lain ditulis kembali dalam bentuk laporan hari ini.

Menentukan kapan Sinjal lahir dalam sejarah, membutuhkan proses penelusuran  dalam mitos dan  fakta sejarah. Daftar mitos dan fakta sejarah.  yang mengitari Sinjai dalam kehadirannya memang cukup panjang. Sehingga  perlu dilakukan penyeleksian dan pelacakan lebih obyektif, ilmiah, rasional dan tetap memperhatikan dunia pemitosan.
Mencari titik awal kehadiran dalam sejarah, pada satu sisi memerlukan metodologi tersendiri. Sebab dalam kenyataan ini memadukan antara dunia imajiner, simbol serta fakta-fakta pendukung lainnya.  Kepastian dalam sejarah memang tidak akan ditemukan begitu saja tetapi melewati pergulatan antara fakta, metodologi, persepsi dan logika.

Prof Dr Mattulada mengatakan, cara kehadiran Sinjai dapat ditelusuri melalui kenyataan empiris, pemikiran rasional berdasar logika serta lewat tradisi lisan.  Kenyataan empirik tandas, atropolog Unhas dapat diamati pada letak geografis. Di zaman Hindia Belanda, Sinjai merupakan salah satu wilayah Onderafdeling  dibawah salah seorang Controleur  Belanda dalam lingkung Afdeling Bonthain, sampai kemudian turun SK. Mendagri dan Otonomi Daerah tgl 29 Januari 1960 No. UP7/2//44  meresmikan  Sinjai sebagai salah satu daerah tingkat II di Sulsel.

Sinjai tegas Mattulada sesuai pemikiran rasional berdasar logika, merupakan salah satu negeri yang sudah pasti ada sebelum disebut onderafdeling dan kabupaten. Secara etimologis Sinjai berarti sama banyaknya jika ditinjau dari perbendaharaan kata bahasa Makassar.

Tradisi lisan atau yang sudah tercatat dalam lontara, penamaan Sinjai diceritakan dalam beragam versi. Versi Gowa, tambah mantan Rektor Univer­sitas Tadulako Palu ini mengetakan ketika. Sombayya (raja Gowa ke-10, I Manriwa Gau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng ) dalam pelayaran kembali ke Gowa dari perang, di Bone pertengahan abad XVI.

Sementara dalam pelayaran di sekitar Pantai Mangarabombang, baginda menengok ke daratan dan bertanya ” Apakanne rate? , kere jai balla’na ri Maccini Sombala? negeri apakah di daratan itu ?. Mana lebih banyak rumah dibandingkan dengan Maccini Sombala ?. Perwira yang mengawal baginda menjawab “Sanjai, sombangku ” (sama banyaknya tuanku ),  Sombaya mengulang kata itu `Sanjai’.

Semua pasukan dalam kapal mendengar dan menyebut Sanjai kemudian memahami negeri di daratan yang ditanyakan baginda dengan nama Sanjai terletak di negeri Tondong dan Bulo-Bulo yang  sudah berada, dalam kekuasaan dan perlindungan Butta Gowa. Kemudian dalam mengucapkan dan penanaman selanjutnya, berubah meniadi Sinjai. Sampai kini disekitar Mangarabombang, masih tetap ada satu desa yang, bernama Sanjai.

Dr Edward L Poelinggomang,  dosen sejarah Fakultas Sastera Unhas mengatakan, Sinjai dahulu bernama Baemoente. Perubahan nama terjadi ketika raja Gowa Tunipallangga Ulaweng (1546-1565) dalam pelayaran ekspedi menaklukkan daerah pesisir timur jazirah selatan Pulau Sulawesi dan mendarat di Bulo-Bulo untuk mengamati dan menguasai negeri itu. Baginda tertegun keheranan melihat kesejahteraan dan kepadatan penduduk negeri ini. Akhimya berkata kepada raja Bulo-Bulo “Engkau boleh menamakan negeri Sinjai atau  Sanjai karena negerimu ini dihuni sama baiknya di negeri Gowa.
Versi cerita rakyat penamaan Sinjai sangat beragam. Kamaruddin salah seorang penyumbang makalah dan pemerhati sejarah lokal Sinjai mengatakan, penamaan Sinjai tidak terlepas dalam konsep Tomanurung yang merupakan cikal bakal yang memerintah dalam tatanan masyarakat yang kacau balau.  Raja dan arung pertama memerintah di Sinjai berasl dari Manurung Tanralili Tamanurung yang tidak diketahui dari mana asalnya dan dinegeri Puatta Tippange Tana selalu berpindah-pindah.
Karena Puatta Tippange Tana tidak menetap dalam suatu daerah sehingga masyarkat Bugis menamakannya ’ sajami ‘ atau ‘saja’mi’ artinya tidak lama dapat dilihat lalu lenyap dari pandangan kemudian muncul di tempat lain. Persingahan sejenak di suatu tempat disebut ‘ madumme’    ( tinggal sesaat ) kemudian melanjutkan perjalanan. Prilaku Tomanurung ini yang ‘ sajai ‘ sehingga masyarakat yang ditinggalkan member nama  “ Pasaja ‘. Kondisi kekinian memberi  indikasi, penamaan itu akan dijumpai daerah  sekitar Mangarabombang, negeri bernama Sinjai dan Dumme  yang maing-masing menjadi desa di Kecamatan Sinjai Timur.
Prof Dr Abu Hamid guru besar antropologi Fisip  Unhas membagi 2 fase Tomanurung di Sinjai. Pertama,  Tomanurung di Ujung Lohe diberi nama Bara Keling. Kemudian seorang putri dari Gantarang Keke bernama Mara Maso. Pasangan suami istri ini menurunkan dua orang anak putra dari putri. Pase pertama ini kurang jelas diketahui bagaimana sistem pemerintahannya. Ujung Lohe kini berada disekitar Soalahe, Bongki dan Panreng.
Tamanurung dari fase ke dua dari kedatangan TimpaE Tanah yang datang di sebuah bukit yang disebut TonroE, tempat itu dalam perjalanan waktu dikenal Tondong. Dia menjadi “ Tomanurung pertama di Tondong yang mempunyai garis keturunan dengan tomanurung di Ujung Lohe.
TimpaE Tanah membuka tanah, didukung rakyat Tokka dan Kolasa sekaligus menggangkat menjadi raja dengan batas kekuasaan yang cukup jelas. Raja itu kemudian kawin dengan putri Karaeng Ujung Lohe. Hasil perkawinannya melahirkan seorang putri bernama Sappe Ri Bulu dan seorang laki-laki bernama Barubu TanaE. Anak perempuan itu kemudian menggantikan ayahandanya menjadi Raja Tondong sedang Barubu TanaE menjadi Raja pertama di Bulo-Bulo pada 1375 Masehi.
Riwayat Tomanurung di Sinjai tambah Dr Edward L Poelinggomang, memiliki keunikan jika dibandingkan di tempat lain. Turunan Tomanurung sekaligus menjadi cikal bakal pembentukan kesatuan pemerintahan dari tiga kerajaan yang berkembang di wilayah Sinjai (Tondong, Bulo-BuLdo dan Lamatti).

Persamaan unsur mitos Tomanurung, sehingga dalam perjalanan sejarah selanjutnya menjadi faktor mendasarl pembentukan federasi kerajaan. Selain itu faktor kesamaan struktur pemerintahan pun menjadi salah satu alasan mempermudah federasi.

Masing-masing kerajaan tandas Edward L Poelinggomang, memiliki dua orang gallarang. Kerajaan Tondong dengan Calla Tokka dan Kolasa, Kerajaan Bulo-Bulo (Saukang dan Samataring), Kerajaan Lamatti (Panreng dan Bongki).

M. Arifin  Muhammadiyah salah seorang penyumbang makalah mengatakan, penamaan Sinjai bermula, ketika Raja Gowa X berkunjung di Kerajaan Tellu LimpoE (Tondong, Bulo-Bolo dan Lamatti) menanyakan berapa jumlah kerajaan yang tergabung dalam Tellu LimpoE. Raja yang tergabung dalam Tellu Limpoe menjawab 9 kerajaan;

Baginda, kemudian menjawab Sanjai Gowa (sama banyaknya di Gowa), dan percakapan itu kemudian penamaan Sanjai mulal dikenal dan melekat pada negeri – negeri di Tellu LimpoE sarnpai hari ini.

Penggunaan nama Sinjai yang meliputi beberapa negeri (kerajaan lokal) selama rentang  abad XVII sampai abad XX  memberi indikasi nama tersebut entah secara mitos maupun dengan fakta sejarah cukup jelas adanya. Perjalanan sejarah lokal mencatat 9 kerajaan yang tercakup dalam negeri Sinjai (Tondong, Budo-Bulo, Lamatti, Manimpahoi, Manipi, Tuningeng, Pao, Suka dan Balasuka).

Tetapi dalam kenyataan hanya tiga kerajaan berpengaruh dan dikenal cukup luas (Tondong, Bulo Bulo dan Lamatti). Tekanan dan ancaman penaklukan dari luar kerajaan,  sehingga ketiga kerajaan itu sepakat menjalin kerjasama dan menandatangam Perjanjian Topekkong, Februari 1564. Federasi tiga kerajaan itu kemudiand ieknal dengan Kerajaan Tellu LimpoE (tiga negeri bersaudara).
Ringkasan isi perjanjian itu, rakyat Tellu LimpoE hanya satu, mereka bebas memilih pemukiman dan mencari penghidupan yang, membedakan kearah mana hasil padi akan dibawa‑

Perjanjian yang ditandatangani ketiga raja tersebut bertujuan membentuk persekutuan guna menyatukan kekuatan persatuan dan kesatuan merighadapli pengaruh kekuasaan asing, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kesepakatan tersebut menjadi titik awal menggalang persatuan dan kesatuan seluruh negeri..

Perseteruan kerajaan Gowa dan  Bone memperebutkan daerah taklukan berpengaruh pula kerajaa kecil di sekitarnya.  Perdamaian ditandatangani dalam Perjanjian Caleppa 1565. Dasarnya perjanjian itu rnembagi masing-masing daerah kekuasaan dengan mengambil Sungai  Tangka sebagai pembatas.

Sebelah utara masuk kerajaan Bone, sebelah selatan dibawa kerajaan Gowa. Sejak perjanjian itu, Kerajaan Tellu Limpoe masuk Palili Gowa sampai kemudian terlepas setelah Perjanjian Bongaya antara Gowa dan. Kompeni Belanda ditandatangani tahun 1667.

Perjanjian Bungaya membawa pengaruh politik bagi kerajaan lokal yang berada dibawah pengaruh kekuasaan Sombaya di Gowa. Kerajaan Tellu Limpoe pun tidak lepas dari pengaruh itu. Kekalahan Kerajaan Gowa, membangkitkan Kerajaan Bone sebagai salah satu kerajaan besar diperhitungkan di Sulsel. Dibawah pemerintah Arung Palakka, hegemoni Karajaan Bone bukan hanya di Sulawesi Selatan.  Kerajaan Tellu LimpoE pun tidak terlepas dari kenyataan demikian. Namun raja Bone memperlakukan sebagai ‘Palili Pasiajingeng’ tetap bestatus otonom dan berpemerintahan sendiri.

Sampai kekuasaan kolonial Hindia Belanda berakhir 1942, Kerajaan Tellu LimpoE  dijadikan wilayah pemerintahan langsung (gauvemementslanden) sesuai Surat keputusan Gubemur Sulawesi dan daerah taklukannya 15 November 1861. Wilayah kerajaan itu mendapat sebutan Goster Distriten yang langsung diperintah seorang asisten residen dan dua orang pejabat gezabebber (kontrolir)

Zaman kolonial berakhir 1945, sisi lain membawa dampak bagi perkembangan masyarakat dan pernerintahan di bekas tanah jajahan itu. Undang­ undang mengatur sistem pemerintahan  secara langsung mengalami perubahan sesuai UU No 1/1957 tentang pokok-pokok  pemerintahan daerah menjadi pelaksana dari UUDS RI 17 Agustus 1950. Negara kesatuan RI dalam wilayah bekas NIT hanya ada propinsi administratif.
Pengalihan dari 11 dari stelsel 7 afdeling menjadi daerah-daerah administratif al, afdeling Bonthain meliputi onderafdeling Bontahin,  Bulukumba Selayar dan Sinjai.

Perundangankemudianmengalamipenyempumaan UU No 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II di Sulawesi. Peraturan baru ini merupakan pemekaran dan bekas afdeling di antaranya Dasawati Bontahm, Bulukumba, Selayar dan Sinjai. Peresmian pembentukan dasawati serentak dilakukan tanggal 20 Oktober 1959.

Pengangkatan dan pelantikan bupati kepala daerah pertarna di Sinjai dilakukan tanggal 27 Pebtuan 1960 dengan menetapkan Andi Abdul Lathief sebagai bupati pertama. Pelantikan itu sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No I/PD tgl 29-9-1959 tentang pembentukan pemerintah daerah berdasar Penpres 6/1959. Peristiwa itu sekaligus menandai awal kelahiran pemerintah daerah Sinjai perangkat legislatifdan eksekutif. (*).

(Dimuat di Harian Pedoman Rakyat Makassar, 9 September 1994).

Sumber : http://yahyaunsa.blogspot.co.id/2013/05/menelusuri-hari-jadi-sinjai-dalam-mitos.html

Komentar Facebook

About admin