Kamis, 19 Oktober 2017

Tugas Pokok dan Fungsi OPD (Dinas PKP2)

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

  1. KEPALA DINAS

  1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

  1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

  4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;

  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang peumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;

  1. Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas meliputi:

  1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

  2. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pemuhana, kawasan permukiman dan pertanahan:

  3. Membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, permukiman dan perumahanl

  4. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perumahan;

  5. Melaksanakan evaluasi dan pelaoran urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

  6. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;

  1. SEKRETARIS

  1. Sekertariat dipimpin oleh sekertaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

  1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekertaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;

  2. Pengoordinasian penyusunan program dan pelapran:

  3. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;

  4. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;

  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

  1. Tugas pokok dan fungsi Sekertaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :

  1. Pengoordinasianpelaksanaan tugas dan lingkungan Dinas;

  2. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;

  3. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;

  4. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan

  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

  • Sub Bagian Program Dan Keuangan

  1. Sub Bagian Program Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagaian yang mempunyai tugas pokok membantu sekertaris dalam penyusunan program dan laporan kinerja serta pengelolaan adminnistarsi keuangan

  1. Tugas pokok kepala sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program Dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan;

  2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program Dan Keuangan;

  3. Menyusun rencana kerja dan anggaran pada dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas;

  4. Menyusun Rencana Kerja, Dokumen Perjanjian Rencana Kerja Dinas;

  5. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan dilingkungan Dinas;

  6. Menyusun laporan kerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semestaran, dan laporan kinerja tahunan;

  7. Meneliti Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Yang Diajukan Oleh Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Dan Surat Permintaan Tambahan Uang Yang Diajukan Bendahara Pengeluaran Serta Menyiapkan Surat Perintah Membayar;

  8. Melaksnakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;

  9. Menyusun laporan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Berupa Laporan Bualan Surat Pertanggung Jawaban, Neraca Dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;

  10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan seeesuai peraturan perundang-undangan; dan

  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

  • Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

  1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, Dipimpin Oleh Kepala Sub Bagian Yang Mempunyai Tugas Pokok Pembantu Sekertaris Dalam Melaksanakan Urusan Ketatausahaan, Pengelolaan Administarsi Barang, Urusan Rumah Tangga Serta Mengelola Administasi Kepegawaian Dan Fasilitas Rencangan Produk Hukum Di Lingkungan Dinas

  1. Tugas pokok kepala sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;

  2. Menyusun standar oprasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;

  3. Melaksankan kegiatan ketatausahan di lingkungan dinas;

  4. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hokum;

  5. Melaksanakan tugas keprotokleran;

  6. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharaanya;

  7. Mengelola administrasi kepegawaian dilingkungan Dinas;

  8. Menyusun perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia apartur lingkunagan Dinas;

  9. Memfasilitasi pembuatan sasaran kerja pegawai dan pernilaian kenerja bagi apartaur sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;

  10. Menyusun dan menginventaris barang asset daerah yang dikelola ole dinas;

  11. Melakukan kegiatan pelaksanaan administrasi umum dan penyajian informasi; Dan

  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan; tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja oraganisasi.

  1. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

  1. Bidang perumahan rakyat dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok pembantu kepala dinas dalam melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang perumahan rakyat.

  1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang perumahan rakyat mempunyai tugas fungsi sebagai berikut;

  1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat;

  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat;

  3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan rakya;

  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat;

  5. Pelaksaanaan administrasi di bidang perumahaan rakyat; dan

  6. Pelaksanaan tugas lain yang berikan yang diberikan atas berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

  1. Tugas pokok dan fungsi kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

  1. Merumuskan rencana kegiatan bidang perumahan rakyat;

  2. Melaksanakan perumusan kebijakan perumahan rakyat;

  3. Melaksanakan perumusan kebijakan dan regulasi kewenagan kabupaten di bidang perumahan rakyat;

  4. Merumuskan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan rakyat;

  5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan rakyat;

  6. Melaksanakan administrrasi bidang perumahan rakyat;

  7. Merumuskan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat; dan

  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

  • Seksi Pendataan Dan Perencanaan Perumahan

  1. Seksi pendataan dan perencanaan perumahan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang perumahan rakyat dalam melaksankan pendataan dan perencanaan perumahan rakyat.

  1. Tugas pokok kepala seksi sebagaimana dimkasud pada ayat (1) meliputi:

  1. Menyusun rencana program kerja seksi pendataan dan perencanaan perumahan;

  2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanakaan kegiatan pada seksi pendataan dan perencanaan perumahan

  3. Memproses persyratan administrasi dan teknis setiap permohonan rencana pembangunan perumahan;

  4. Melakukan penelitian perolehan tanah yang ditinjau dengan dasar hokum untuk kepemilikan atau pemanfaatanya;

  5. Melakukan penelitian rencana tata letak bangunan dengan memperhatikan tata lingkungan;

  6. Melakukan penelitian rancangan bangunan untuk perumahan yang memperhitungkan fungsi bangunan, konstuksi, kelayankan dan bahaya kebakaran yang tidak memberikan dampak negative pada lingkungan;

  7. Melakukan pertimbangan untuk menetapkan atau menolak permohonan rencana permohonan rencana perumahan; dan

  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh batasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

  • Seksi Fasilitasi Penyediaan Perumahan

  1. Seksi fasilitasi penyediaan perumahan yang dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang perumahan rakyat dalam melaksanakan pembangunan dan pengawasan perumahan rakyat.

  1. Tugas pokok kepala seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut;

  1. Menyusun rencana kerja seksi fasilitasi penyediaan pembangunan perumahan;

  2. Menyusun standar operasional prosedur dalam melaksankan kegiatan pada seksi fasilitasi penyediaan perumahan

  3. Melakukan pemantauan terhgnanpelaksanaan pembangunan perumahan dilapangan sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan;

  4. Melakukan pengukuran sempadan pembangunan perumahan;

  5. Melakukan pembinaan terhadap pengusaha/pengembangan perumahan, pengelolaan/ pengusaha rumah sewa dan rumah kost/pondokan

  • Seksi Fasilitasi Penyediaan Perumahan

  1. Seksi Fasilitasi Penyediaan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan Rakyat dalam melaksanakan pembangunan dan pengawasan perumahan rakyat.

  1. Tugas Pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

    1. Menyusun rencana kerja seksi Fasilitas Penyediaan Pembangunan Perumahan;

    2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Fasilitas Penyediaaan Perumahan;

    3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan dilapangan sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan;

    4. Melakukan pengukuran sempadan bangunan perumahn;

    5. Melakukan pembinaan terhadap pengusaha/pengembang perumahan,pengelola/penguaha rumah sewa dan rumah kost/pondokan;

    6. Melakukan pendaftaran dan pemberian informasi/data tentang ketersediaan dan kebutuhan perumahan bagi masyarakat;

    7. Fasilitas penyediaan rumah bafi masyarakat;

    8. Penerbitan rekomendai izin pembangunan dan pengembangan perumahan;

    9. Melakukan penelitian kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan perumahan;

    10. Mengerjakan pendataan kondisi yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana,sarana dan fasilitas yang ada;

    11. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung;

    12. Melakukan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan; dan

    13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

  • Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan

  1. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan dipampin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan Rakyat dalam melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan.

  2. Tugas pokok kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

  1. Menyusun rencana kerja Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan;

  2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan;

  3. Memproses data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan krtiteria Pemantauan dan Evaluasi Pembngunan Perumahan;

  4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembanguna perumahan,prasarana dan sarana perumahan;

  5. Melakukan pengawasan untuk mencegah timbulnya sengketa dibidang perumahan formal dan wadaya;

  6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan

  7. Melakukan tuga lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

  1. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

  1. Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dianas dalam melaksanakan koordinasi,fasilitas perumahan dan pelaksanaan kebijakan,evaluasi serta pelaporan dibidang kawasan permukiman.

  1. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Perumusan rencana kegiatan dibidang kawasan permukiman;

  2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kawasan permukiman;

  3. Pelasanaan perencanaan kawasan permukiman dan penataan kawasan permukiman kumuh serta pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan permukiman;

  4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidangnya;

  5. Pelakanaan adminitrasi dibidang kawasan permukiman; dan

  6. Pelakanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

  1. Tugas pokok dan fungsi kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :

  1. Merumuskan rencana kegiatan dibidang tugasnya;

  2. Melaksanakan kebijakan dibidang kawasan permukiman;

  3. Melaksanakan perencanaan kawasan permukiman kumuh serta pemantauan dan penataan kawasan permukiman kumuh serta pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan permukiman;

  4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidangnya;

  5. Melaksanakan administrasi dibidang kawasan permukiman; dan

  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

  • Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman

  1. Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membntu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan perencanaan kawasan permukliman.

  2. Tugas pokok kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

  1. Menyusun rencana kerja Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman;

  2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman;

  3. Mengerjakan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data, serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan kawasan permukiman;

  4. Mnyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan

  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

  • Seksi Penataan Kawasan Permukiman

  1. Seksi Penataan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman.

  1. Tugas Pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. Menyusun rencana kerja pada Seksi Penataan Kawasan Permukiman;

  2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penataan Kawasan Dan Permukiman;

  3. Melakukan konsultasi/koordinasi dengan istansi terkait dalam rangka pembangunan kawasan siap bangun/lahan siap bangun dan penataan kawasan permukiman kumuh;

  4. Menyusun bahab penetapan peraturan daerah tentang kebijakan dan strategi kawasan siap bangun/lahan siap bangun serta penataan kawasan permuiman kumuh di daerah;

  5. Melakukan pembangunan dikawasan siap bangun/llahan siap bangun dan penataan kawasasn permukiman kumuh di daerah;

  6. Menyusun bahan penerbitan penetapan izin pengembangan kawasan pemukiman;

  7. Menata dan menningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;

  8. Melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan siap bangun/lahan siap bangun dan penataan kawasan permukiman kumuh di daerah;

  9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan kawasan siap bangun/lahan siap bangun dan penataan kawasan permukiman kumuh didaerah;

  10. Menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan

  11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

  • Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembngunan Kawasn Permukiman

  1. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Permukiman di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan Rakyat dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana permukiman kumuh.

  1. Tugas Pokok Kepala Seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:

  1. Menyusun rencana kegiatan pada seksi pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan permukiman;

  2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pemantauan dan evaluasi pembanguna kawasan permukiman;

  3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan terkait permukiman kumuh;

  4. Melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan siap bangun/lahan siap bangun dan penataan kawasan permukiman kumuh di kabupaten;

  5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan kawasan siap bangun/lahan siap bangun dan penataan kawasan permukiman kumuh di kabupaten; dan

  6. Melaksanak tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

  1. BIDANG PERTANAHAN

  1. Bidang pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalamm melaksanakan koordinasi,fasilitasi, perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pertanahan.

  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Perumusan rencana kegiatan di bidang pertanahan;

  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;

  3. Pelaksanaan perencanaan di bidang pertanahan;

  4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidangnya;

  5. Pelaksanaan administrasi di bidang pertanahan; dan

  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

  1. Tugas pokok dan fungsi kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :

  1. Merumuskan rencana kegiatan dibidang pertanahan;

  2. Mensosialisasikan kebijakan di bidang pertanahan;

  3. Melaksanakan pengadaan tanah dan perizinan penggunaan tanah serta hukum dan penyelesaian sengketa tanah;

  4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pada bidang pertanahan; dan

  5. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

  • Seksi pengadaan tanah

  1. Seksi pengadaan tanah dipimpin oleh kepala seki yang mempunyai fungsi tugas pokok membantu kepala bidang pertanahan dalam melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pengadaan tanah.

  1. Tugas pokok kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

  1. Menyusun rencana kegiatan pada seksi pengadaan tanah;’

  2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pengadaan tanah;

  3. Melakukankegiatan percatatan dan pemanfaatan tanah kosong, tanah terlantar dan tanah ulayat;

  4. Melakukakan kegiatanpengadaan tanah untukkepentingan umum, pengukuran dan pemetaan,

  5. Memproses ganti rugi tanah yang diakibatkan adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

  6. Melakukan koordinasi dengan dinas/ instansi pemerintah terkait, swasta, badan usah milik negara, badan usaha milik daerahdan yang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidangpertanahan;

  7. Melakukan minotoring dan evaluasi kegiatan seksi pengadaan tanah baik yang telah dilaksanakan maupun beleum dilaksanakan; dan

  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

  • Seksi perizinan penggunaan tanah

  1. Seksi perizinan penggunaan tanah dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pertanahan dalam melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan perizinan penggunaan tanah.

  1. Tugas pokok kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

  1. Menyusun rencana kegiatan pada seksi perizinan penggunaan tanah;

  2. Menyusun standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan pada seki perizinan penggunaan tanah;

  3. Menyusun kebijakan prencanaan tentang tata guna tanah dengan keseimabangan perkembangan wilayah, keseimbangan lingkungan serta keserasian antar sektor;

  4. Melakukan pelayanan perizinan pemanfaatan tata guna tanah yang berkaitan dengan keseimbnagan perkembangan anatar wilayah, keseimbangan lingkungan serta keserasiana antar sektor;

  5. Melakukan penetapan subjek dan objek redistribusi tanakh serta ganti rugi tanah kelebihan maksimundan tanah absentee;

  6. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pemerintah terkait, swasta badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan lainya untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bidangnya;

  7. Melakukan minotoring dan evaluasi kegiatan seksi perizinan penggunaan tanah;

  8. Melaksanakan tugas lain yang doiberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;

  • Seksi hukum dan penyelesaian sengketa tanah

  1. Seksi hukum dan penyelesaian sengketa tanah dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pertanahan dalam melaksanakan koordinasi, sosialisasi hukum dan penyelesaian sengketa tanah

  1. Tugas pokok kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

  1. Menyusun rencana kerja program kegiatan pada seksi hukum dan penyelesaian sengketa tanah;

  2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi hukum dan penyelesaian engketa tanah;

  3. Melakukan penerimaan, telah dan evaluasi laporan ataupun pengaduan tanah sengketa;

  4. Membentuk dan mengoordinasikan kegiatan tim fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat kabupaten;

  5. Melakukan indentifikasi serta menfailitasi upaya penyelesaian sengketa tanah;

  6. Melakukan sosialisai produk-produk hukum dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pertanahan;

  7. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pemerintah terkait, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan yang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dibidanya;

  8. Melakukan minotoring dan evaluasi kegiatan seksi hukum dan penyelesaians sengketa tanah; dan

  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Komentar Facebook

About Haryanti Arief