Sabtu, 23 Februari 2019
ADD Picu Kesenjangan Desa dan Kelurahan

ADD Picu Kesenjangan Desa dan Kelurahan

Berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 membawa perubahan besar bagi pemerintahan desa. Dana yang cukup besar digelontorkan Pemerintah Pusat ke desa melalui dana ADD ( Alokasi Dana Desa ) untuk mendukung kegiatan Pemerintahan Desa.

Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Pemerintahan Kelurahan yang sebenarnya juga bersentuhan
langsung dengan masyarakat pedesaan. Adapun bantuan untuk kelurahan, jumlahnya sedikit, karena
bergantung pada bantuan APBD kabupaten. Perbedaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan antara Pembangunan di Desa dan Kelurahan. Hal ini sering diutarakan oleh Ketua DPRD Sinjai, Abd. Haris Umar dalam berbagai kesempatan.

Menurutnya, wacana yang berkembang dalam masyarakat bahwa kelurahan seakan-akan dianaktirikan dengan dana ADD, sehingga ada keinginan perubahan pemerintahan kelurahan menjadi pemerintahan desa. Walaupun prakteknya, perubahan status ini sangat sulit untuk dilaksanakan.

“Perbedaan anggaran yang mencolok antara di Desa dan Kelurahan dikhawatirkan memicu terjadinya
kesenjangan, apalagi sebagian besar ibukota kecamatan berstatus kelurahan” tuturnya.

Seperti yang terjadi didaerah lain yang notebene, adanya keinginan pemerintah kelurahan untuk memekarkan wilayahnya menjadi desa agar mendapatkan dana tersebut.

Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan Setdakab Sinjai, Drs. A. Halilintar Badong mengatakan bahwa agar tidak terjadi kesenjangan antara desa dengan kelurahan, pada tahun 2018 ini program yang dirancang oleh masing-masing OPD tidak hanya dipusatkan di kota Sinjai akan tetapi menyentuh seluruh kelurahan yang ada di Sinjai, khususnya pembangunan infrastruktur. (AaN)

Komentar Facebook

About Aan